MENGGAGAS PENGUKURAN KONSEP STATUS SOSIAL DAN EKONOMI

Selama ini pengguna data lembaga riset AC Nielsen telah “dikerjai” dalam hal pengukuran status sosial dan ekonomi (SSE) masyarakat Indonesia. AC Nielsen tidak melakukan pengukuran konsep SSE dengan benar-benar benar! Pengukuran yang dilakukan tidak memenuhi syarat validitas isi!. Saya kurang yakin bahwa tidak ada akademisi atau praktisi riset yang menyadari dan pernah mengkritisi kesalahan fatal ini, bisa jadi ada tapi tidak terpublish di media massa, seperti yang dilakukan oleh pakar komunikasi politik UI, Effendy Ghazali yang menabuh genderang perang dengan AC Nielsen dalam soal pengukuran rating TV (Kompas, 29 September 2006).

Melalui tulisan ini saya ingin mengkritisi dan membongkar “penyesatan” yang telah dilakukan AC Nielsen. Bagaimana AC Nielsen melakukan “penyesatan” dalam mengukur konsep SSE? Mari kita cermati ilustrasi berikut :

…Anda pasti setuju bahwa di mata masyarakat Paijo yang berprofesi sebagai tukang bakso di terminal Pulo Gadung, tidak tamat SD lebih rendah “derajatnya” dibandingkan Paul seorang store manager fast food restaurant masakan Jepang di Mal Ciputra lulusan akedemi pariwisata. Atau A Liang tukang martabak bangka di bilangan Pasar Minggu hanya berijasah SMA tidak lebih tinggi “derajatnya” dibandingkan Acong yang berprofesi sebagai research executive di lembaga riset AC&DC, pemegang gelar Master of Science. Padahal dari segi penghasilan keempat orang ini bisa jauh berbeda. Saya pernah menanyakan penghasilan seorang teman yang berprofesi sebagai store manager sebuah restoran pizza, dia mengaku take home pay-nya berkisar 2.5 – 3 juta rupiah perbulan. Sedangkan seorang tukang bakso, jika racikan baksonya mak nyuss bisa menjual puluhan bahkan ratusan mangkok bakso dalam sehari, artinya omsetnya bisa mencapai ratusan ribu per hari bahkan jutaan. Nah, jika dikumulatifkan dalam sebulan jelas penghasilan si store manager kalah jauh. Demikian juga dengan si tukang martabak, saya pernah membaca kisah sukses seorang tukang martabak beromset puluhan juta rupiah perbulan, jelas penghasilan tukang martabak tersebut jauh lebih besar dibandingkan si research executive yang paling bergaji 5 – 7 juta rupiah perbulan…

Menjadi masalah ketika mereka terpilih sebagai responden survei media index/readership survey AC Nielsen, ke empat orang ini bisa berada dalam “SSE” yang sama, yaitu kategori A1 ( pengeluaran di atas > Rp 3 juta per bulan). Padahal secara sosial mereka tidak setara! Saya selalu miris jika menakar diri berdasarkan pengukuran “SSE” versi AC Nielsen, karena saya memiliki SSE yang sama dengan GM bahkan direktur perusahaan, padahal sang GM berkendara sedan merek BMW seri 7, tinggal di komplek perumahan mewah sedangkan saya sebagai staf baru mampu berkendara motor bebek dan tinggal di rumah studio (istilah keren untuk rumah petak, he…he…he…).

Jelas alat ukur yang dibuat oleh AC Nielsen gagal total dalam mengkategorikan masyarakat Indonesia. Ini merupakan hal yang serius karena data AC Nielsen menjadi acuan sebagian besar pengambil keputusan. Acap kali kita mendengar orang dengan semangat mengatakan : “kami akan membuat produk baru dengan target SSE A+”. Ini berarti saya dan direktur perusahaan tempat saya bekerja termasuk target mereka! Bukankah itu kesalahan fatal? Karena jika pengukuran SSE dilakukan dengan secara valid, saya tidak akan se “kasta” dengan beliau. Hal ini terlepas dari diikut sertakannya variabel lain, psikografis dan behaviour misalnya. Tapi minimal telah terjadi kesalahan dalam mendeteksi target berdasarkan SSE nya. Dan hal ini bisa berdampak fatal terhadap keputusan yang akan diambil.

Lalu adakah solusi untuk permasalahan ini? Jelas ada! Dan tidak sulit. Pertama, AC Nielsen harus menghentikan penggunaan istilah SSE, dan mesosialisasikan istilah HHE (house hold expenditure) sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap ukuran SSE. Kedua, AC Nielsen membuat instrumen pengukuran konsep SSE yang valid, cukup dengan membuat indeks dari variabel pekerjaan, pendidikan, dan pengeluaran. Indeks inilah yang kemudian menjadi alat untuk mengkategorikan SSE seseorang. Namun sebaiknya untuk pengukuran dimensi status sosial perlu melibatkan ahli sosiologi dan atau antropologi yang memahami karakteristik masyarakat Indonesia, misalnya menentukan jenis pekerjaan dan “derajat” nya. Masing-masing budaya/negara memiliki cara pandang tersendiri terhadap jenis pekerjaan/profesi, di Amerika mungkin profesi pengacara menduduki kasta tertinggi, tapi di Indonesia mungkin profesi dokter lah yang menduduki kasta tertinggi.